Negara dan Konstitusinya di Inggris

BAB I

PENDAHULUAN

     A.   Latar Belakang

Negara Inggris tidak mempunyai konstitusi tertulis, oleh sebab itu, dianggap memudahkan pemerintah untuk menyesuaikan tindakan-tindakan dan lembaga-lembaganya menyesuaikan dengan tuntutan zaman tanpa mengalami kesulitan dalam prosedurnya. Apabila terdapat perbedaan pokok-pokok mengenai pemerintah, kedua belah pihak secara retorik dapat kembali pada prinsip-prinsip konstitusional dan perbedaan biasanya diselesaikan oleh kekuatan politik terkuat. Bila soal persengketaan langsung berakhir, semua pihak yang bersengketa akan menerima resolusi terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang dipersengketakan pada masa lalu itu sebagai bagian dari praktik kelembagaan pada masa sekarang ini(yurisprudensi). Kekuasaan pemerintah Inggris tergantung pada raja(bukan secara pribadi), makudnya raja berperan sebagai symbol kolektif bagi lembaga-lembaga pemerintah dalam system Inggris. Negara Inggris merupakan salah satu Negara yang menerapkan konstitusinya berdasarkan konsep-konsep liberalisme. Negara Inggris tidak mempunyai konstitusi tertulis, oleh sebab itu, dianggap memudahkan pemerintah untuk menyesuaikan tindakan-tindakan dan lembaga-lembaganya menyesuaikan dengan tuntutan zaman tanpa mengalami kesulitan dalam prosedurnya. Apabila terdapat perbedaan pokok-pokok mengenai pemerintah, kedua belah pihak secara retorik dapat kembali pada prinsip-prinsip konstitusional dan perbedaan biasanya diselesaikan oleh kekuatan politik terkuat Jika  persengketaan langsung berakhir, semua pihak yang bersengketa akan menerima resolusi terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang dipersengketakan pada masa lalu itu sebagai bagian dari praktik kelembagaan pada masa sekarang ini (yurisprudensi). Kekuasaan pemerintah Inggris tergantung pada raja (bukan secara pribadi), makudnya raja berperansebagai symbol kolektif bagi lembaga-lembaga pemerintah dalam sistem Inggris. Konstitusi dari Britania Raya adalah himpunan hokum dan prinsip-prinsip Inggris diatur. Tidak .seperti negara lain, Inggris tidak memiliki satu dokumen konstitusional atau tidak tertulis. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa Negara itu memiliki de factokonstitusi.Namun, banyak dari konstitusi Inggris diwujudkan dalam bentuk tertulis, dalam undang-undang, keputusan pengadilan dan perjanjian. Konstitusi memiliki sumber tidak tertulis lainnya, termasuk parlemen konvensi konstitusional dan hak-hak istimewa kerajaan. Pada abad ke-19, AV Dicey seorang sarjana konstitusi sangat berpengaruh dan pengacara, menulis tentang “pilar kembar” dari konstitusi Inggris dalam karya klasiknyaIntroduction to Studi Hukum Konstitusi (1885).Pilar ini yang pertama yaitu prinsip kedaulatan Parlemen dan kedua yaitu supremasi hukum. Hal tersebut berarti bahwa Parlemen adalah badan tertinggi pembuat undang-undang. Menurut doktrin kedaulatan parlemen, parlemen dapat mengubah konstitusi. Sebaliknya, di negara-negara dengan konstitusi dikodifikasi, legislatif biasanya dilarang melakukan tindakan mengubah konstitusi. Konstitusi Inggris tampil dalam bentuk berbeda dengan yang dimiliki banyak negara modern. Banyak ahli hukum Inggris mengelompokan konstitusi Inggris kedalam konstitusi tidak tertulis

     B.   Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan kami membuat dan membahas dan membuat makalah tentang konstitusi negara Inggris agar kami dapat mengetahui bagaimana sistem konstitusi yang berlaku di negara Inggris, apakah sama dengan negara-negara lain yang memiliki konstitusi induk yang menjadi rujukan Undang-Undang lain, ataukah berbeda. Maka dari itu kami merasa perlu mengetahui bagaimana konstitusi Ingggris berlaku.

    C.    Rumusan Masalah

·   Bagaimana sejarah perkembangan konstitusi yang berlaku di Inggris ?

·   Apa bentuk pemerintahan Inggris ?

·   Sumber konstitusi Inggris ?

·   Apa saja lembaga kenegaraan Inggris ?

·   Bagaimana reformasi konstitusi Inggris berlangsung ?

BAB II

PEMBAHASAN

A.   Sejarah perkembangan konstitusi Inggris

Konstitusi dari Britania Raya adalah himpunan hukum dan prinsip-prinsip Inggris diatur. Tidak seperti  Negara lain, Inggris tidak memiliki dokumen single core konstitusional. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa negara itu memiliki  de facto konstitusi. ^[1] Namun, banyak dari konstitusi Inggris diwujudkan dalam bentuk tertulis, dalam undang-undang, keputusan pengadilan , dan perjanjian. . Konstitusi memiliki sumber tidak tertulis lainnya, termasuk parlemen konvensi konstitusional dan hak-hak istimewa kerajaan .

Pada abad ke-19, seorang sarjana konstitusi sangat berpengaruh dan pengacara, menulis tentang "pilar kembar" dari konstitusi Inggris dalam karya klasiknya Introduction to Studi Hukum Konstitusi (1885). . Pilar ini adalah, pertama, prinsip kedaulatan Parlemen , dan, kedua, supremasi hukum . berarti bahwa Parlemen adalah badan tertinggi pembuat undang-undang: Kisah nya adalah sumber hukum tertinggi Inggris.. Yang terakhir adalah ide bahwa semua hukum dan pemerintah tindakan sesuai dengan prinsip dasar dan tak berubah tertentu.. Prinsip-prinsip fundamental tersebut mencakup penerapan hukum yang sama : semua orang sama di depan hukum dan tidak ada orang berada di atas hukum, termasuk mereka yang berkuasa.

Menurut doktrin kedaulatan parlemen, Parlemen bisa lewat setiap undang-undang yang keinginan.sebaliknya, di negara-negara dengan konstitusi dikodifikasi, legislatif biasanya dilarang lewat undang-undang yang bertentangan bahwa konstitusi: perubahan konstitusi prosedur khusus yang lebih sulit dari itu untuk reguler. undang-undang mengharuskan.

Ada banyak Kisah Parlemen yang  memiliki arti penting konstitusional.Sebagai contoh, Parlemen memiliki kekuasaan untuk menentukan panjang istilah sendiri. Kekuatan ini yang terakhir digunakan selama Perang Dunia II untuk memperpanjang masa hidup para parlemen 1935 secara bertahap  sampai 1945. Namun, Penguasa tetap memiliki kekuatan untuk membubarkan parlemen setiap saat atas saran Perdana Menteri.. Parlemen juga memiliki kekuatan untuk mengubah susunan rumah konstituen dan hubungan antara mereka. Contohnya meliputi House of Lords Act 1999 yang mengubah keanggotaan House of Lords, dengan Parlemen Kisah 1911 dan 1949 yang mengubah hubungan antara House of Commons dan House of Lords, dan Undang-Undang Reformasi 1832 yang membuat perubahan besar terhadap sistem yang digunakan untuk memilih anggota House of Commons.

Kekuatan diperpanjang ke Parlemen termasuk kekuasaan untuk menentukan garis suksesi tahta Inggris .. Kekuatan ini yang terakhir digunakan untuk melewati Mulia Deklarasi pelepasan Act 1936 , yang memberikan pengaruh yang konstitusional terhadap pelepasan Edward VIII dan dihapus salah satu keturunan diduga dari suksesi. Parlemen juga memiliki kekuasaan untuk menghapus atau mengatur kekuasaan eksekutif Penguasa.

House of Commons terdiri dari 650 anggota yang dipilih oleh rakyat dari daerah pemilihan anggota tunggal di bawah masa pertama pasca sistem. House of Lords terdiri dari 26 uskup dari Gereja Inggris ( Lords Spiritual ), 92 wakil terpilih dari rekan-rekan turun-temurun , dan beberapa ratus teman sebaya hidup . Kekuasaan untuk mencalonkan uskup dari Gereja Inggris, dan untuk menciptakan rekan-rekan turun-temurun dan hidup, dilaksanakan oleh Sovereign atas saran Perdana Menteri.. Oleh Parlemen Kisah 1911 dan 1949 undang-undang dapat, dalam keadaan tertentu, diteruskan tanpa persetujuan dari House of Lords. Meskipun undang-undang semua harus menerima persetujuan Sovereign ( Royal persetujuan ), ada Penguasa telah menahan persetujuan tersebut sejak 1708. 

Setelah aksesi Inggris untuk Masyarakat Ekonomi Eropa (sekarang Uni Eropa ) pada tahun 1972, Inggris menjadi terikat oleh hukum Eropa dan yang lebih penting, prinsip supremasi hukum Uni Eropa . Menurut prinsip ini, yang telah digariskan oleh Pengadilan Eropa pada tahun 1964 dalam kasus Costa v. ENEL , hukum-hukum negara anggota yang bertentangan dengan hukum Uni Eropa harus disapplied oleh 'pengadilan negara-negara anggota.. Konflik antara prinsip-prinsip keunggulan hukum Uni Eropa dan supremasi parlemen digambarkan dalam penghakiman di v Sunderland Thoburn City Council , ^[7] yang berpendapat bahwa Undang-undang Komunitas Eropa 1972 , UU yang memprakarsai keterlibatan Inggris di Uni Eropa, bisa tidak implisit dicabut hanya dengan berlalunya undang-undang selanjutnya tidak konsisten dengan hukum Eropa. Pengadilan melangkah lebih jauh dan menyarankan bahwa Undang-Undang 1972 merupakan bagian dari suatu kategori khusus "undang-undang konstitusional" yang tidak tunduk untuk mencabut tersirat. Hal ini pengecualian doktrin pencabutan tersirat adalah sesuatu hal yang baru, meski pengadilan menyatakan bahwa itu tetap terbuka bagi Parlemen untuk secara tegas mencabut Undang-Undang. Hal ini secara politik tak terbayangkan pada saat ini bahwa Parlemen akan melakukannya, dan pengacara konstitusional juga mempertanyakan apakah langkah tersebut akan sesederhana efek hukum karena akan terlihat. Penghakiman Thoburn diturunkan hanya oleh Pengadilan Divisi (bagian dari Pengadilan Tinggi ), yang menempati tingkat yang relatif rendah dalam sistem hukum.

House of Commons saja memiliki kekuatan untuk melewati mosi tidak percaya pada pemerintah, yang mengharuskan Pemerintah baik untuk mengundurkan diri atau mencari pemilihan segar (lihat di bawah). Semacam mosi tidak memerlukan bagian oleh Lords, atau Royal persetujuan.

B.   Mekanisme Konstitusional demokrasi Parlementer Inggris

Pemerintah Negara Inggris telah banyak memberikan sumbangan kepada peradapan dunia, dan konsep-konsep pemikiran yang paling besar adalah sumbangan terhadap hak asasi manusia dan lembaga-lembaga demokrasi. Oleh sebab itu, pemerintah Inggreis dikenal sebagi induknya parlementeria(mother of parliament). Pada pemerintahan parlementer, kedaulatan berada di tangan rakyat(parliament sovereignty)

Ciri-ciri pemerintahn parlementer adalah sebagai berikut:

1.    Kekuasaan legislative (DPR/Parlemen) lebih kuat daripada kekuatan

eksekutif(Pemerintah =     Perdana Mentri)

2.    Menteri-menteri (cabinet) harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada DPR. Ini berarti cabinet harus mendapat kepercayaan (mosi) dari parlemen.

3.    Program-progran kebijakan kabinet harus disesuaikan dengan atujuan politik

sebagaian anggota parlemen. Bila cabinet melakukan penyimpangan terhadap program kebijakan yang dibuat, anggota parlemen dapat menjatuhkan cabinet dengan memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah.

4.    Kedudukan kepala negara(raja, ratu, pangeran, atau kaisar) hanya sebagai

lambing atau symbol yang tidak dapat diganggu gugat.

C.   Lembaga-lembaga kenegaraan Inggris.

Raja atau ratu sebagai pemegang tahta kerajaan hanya berfungsi dalam segi-segi pemerintahan yang bersifat seremonial(keupacaraan). Ratu harus memberi persetujuan resmi terhadap undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen, tetapi ia tidak boleh menyatakan pendapat tentang undang-undang itu secara terbuka. Ratu juga bertanggung jawab atas penunjukan perdana menteri dan pembubaran parlemen sebelum masa pemilihan.Kekuasaan dan hak-hak istimewa raja/ratu sebenarnya tergantung pada perdana menteri dan kabinetnya. Menteri-menteri cabinet berasal dari partai mayoritas dalam majelis rendah(house of commons). Sedangkan raja/ratu secara otomatis menduduki jabatan warisan dalam Majelis Tinggi(house of lords).

1. Badan eksekutif(white-hall)

Terdiri dari raja/ratu yang tidak dapat diganggu gugat(simbolis), dan kekuasaan sesungguhnya ada pada Perdana Menteri.

Tugas Pokok:

Pemegang kekuasaan eksekutif ada pada perdana menteri yang mencangkup antara lain:

1. Memimpin kabinet yang para anggotanya dipilihnya sendiri.

2. Membimbing Majelis Rendah.

3. Menjadi penghubung dengan raja/ratu.

D.   Sumber kostitusi Inggris

Kisah Parlemen adalah hukum ( undang-undang ) yang telah mendapat persetujuan dari Parlemen - yaitu, Penguasa, dalam House of Lords dan House of Commons . Pada kesempatan langka, House of Commons menggunakan "Parlemen Kisah Para Rasul" (dalam UU Parlemen 1911 dan UU Parlemen 1949 ) untuk lulus undang-undang tanpa persetujuan dari House of Lords. Hal ini pernah terjadi di zaman modern untuk Sovereign untuk menolak persetujuan untuk tagihan, meskipun kemungkinan itu dimaksud oleh George V sehubungan dengan sengit kontroversial UU Pemerintah Irlandia 1914 . Kisah Parlemen adalah salah satu sumber yang paling penting dari konstitusi. Menurut pandangan tradisional, Parlemen memiliki kemampuan untuk mengatur tetapi keinginan tentang apa itu keinginan. Sebagai contoh, sebagian besar undang-undang ikonik abad pertengahan yang dikenal sebagai Magna Carta telah dicabut sejak 1828, meskipun sebelumnya yang dianggap sebagai keramat. Ini secara tradisional kasus bahwa pengadilan dilarang mempertanyakan Undang-Undang Parlemen , sebuah prinsip yang dapat ditelusuri kembali ke masa abad pertengahan. Di sisi lain, prinsip ini belum tanpa pembangkang dan kritikus atas berabad-abad, dan sikap para pihak pengadilan di daerah ini dapat berubah.

        Satu konsekuensi dari prinsip kedaulatan parlemen adalah bahwa tidak ada hirarki antara Kisah Parlemen: semua undang-undang parlemen, pada prinsipnya, validitas sama dan efektifitas. Namun, penghakiman Tuhan Keadilan Hukum dalam Thoburn kasus pada tahun 2002 menunjukkan bahwa mungkin ada kelas khusus dari "undang-undang konstitusional" seperti Magna Carta di Human Rights Act 1998 , maka Undang-undang Komunitas Eropa 1972 , dengan UU Persatuan dan Bill of right yang memiliki status lebih tinggi daripada undang-undang lainnya. Ini bagian dari penghakiman-Nya adalah " dicta "(yaitu tidak mengikat) - dan, memang, adalah kontroversial. Masih harus dilihat apakah ajaran akan diterima oleh hakim lainnya.

a.    Perjanjian

     Perjanjian tidak, pada ratifikasi, otomatis menjadi dimasukkan ke dalam hukum Inggris. Penting perjanjian telah dimasukkan ke dalam hukum domestik dengan cara Kisah Parlemen. Para Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia memiliki, misalnya, hingga batas tertentu telah dimasukkan ke dalam hukum nasional melalui Hak Asasi Manusia Act 1998 . Perjanjian Uni 1707 adalah penting dalam menciptakan negara kesatuan yang ada saat ini. perjanjian itu antara pemerintah Inggris dan Skotlandia dan diberlakukan oleh dua Kisah Union yang disahkan oleh Parlemen Inggris dan Skotlandia, masing-masing. bersama dengan Kisah berikutnya, dibawa ke dalam keberadaan Kerajaan Britania Raya, menyatukan Kerajaan Inggris dan Kerajaan Skotlandia.

b.    Hukum Uni Eropa

    Pada satu analisis, hukum Uni Eropa hanyalah sebuah subkategori hukum internasional yang tergantung untuk efek pada serangkaian perjanjian internasional (khususnya Perjanjian Roma dan Perjanjian Maastricht ). Oleh karena itu berpengaruh di Inggris hanya sejauh bahwa Parlemen izin untuk berpengaruh, melalui undang-undang seperti Undang-undang Komunitas European 1972 , dan DPR dapat, sebagai masalah hukum Inggris, unilaterally bar penerapan hukum Uni Eropa di Inggris hanya dengan aturan-aturan hukum itu.Pada satu analisis, yang pertama kali otoritatif diartikulasikan oleh Pengadilan Eropa dalam kasus 1963 dari Van Gend en Loos , hukum Uni Eropa merupakan rezim hukum baru yang secara kualitatif berbeda dari bentuk lain dari hukum internasional dan yang diutamakan di atas hukum internal dan konstitusional pengaturan negara anggota. Pada pandangan ini, gagasan bahwa Parlemen secara sepihak bisa mengatur "sebagai masalah hukum Inggris" untuk menarik Inggris dari lingkup hukum Uni Eropa adalah ketinggalan zaman dan tidak nyata Dalam hal apapun, keanggotaan Uni Eropa Inggris telah memiliki dampak yang sangat besar terhadap konstitusi dan tata negara. Dalam Factortame litigasi, misalnya, House of Lords mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya pemberian perintah untuk "disapply" Undang-undang Parlemen (dalam Merchant Shipping Act 1988 ).

c.    Hukum Umum

     Britania Raya menggunakan common law sistem hukum (kecuali di Skotlandia dimana beberapa hukum perdata yang didirikan, lihat Skotlandia hukum ) dan keputusan pengadilan juga sering membentuk sumber konstitusi: secara umum, putusan pengadilan yang lebih tinggi bentuk preseden atau hukum kasus mengikat pengadilan yang lebih rendah dan hakim. pengadilan penilaian penting historis termasuk yang di Kasus pernyataan , yang uang Kapal kasus dan Entick v. Carrington , yang semuanya dikenakan batasan pada kekuasaan eksekutif. Sebuah preseden konstitusional yang berlaku untuk koloni Inggris Campbell v. Hall , yang secara efektif diperpanjang keterbatasan yang konstitusional yang sama untuk setiap wilayah yang telah diberikan majelis perwakilan.

d.    Konvensi

  Konstitusi inggris adalah hasil perkembangan konvensi yang berlangsung lambat dan bukan produk penemuan yang disengaja, yang dihasilkan dar sebuah teori seperti konstitusi lainnya.walaupun perkembangannya bukan hasil sebuah teori, konstitusi Inggris telah menjadi titik tolak pemikiran politik. meskipun orang lain (seperti Konvensi Salisbury ) tanggal dari dalam memori hidup. konvensi tersebut, yang meliputi tugas Penguasa untuk bertindak atas saran atau menterinya, tidak dilaksanakan secara formal di pengadilan , melainkan terutama diamati "karena kesulitan politik yang timbul jika mereka tidak.

e.    Karya otoritas

     Pekerjaan otoritas adalah nama formal untuk karya-karya yang kadang-kadang disebut sebagai interpretasi dari aspek konstitusi Inggris. Kebanyakan karya yang ditulis oleh-atau awal abad kedua puluh konstitusionalis kesembilan belas, khususnya tidak pasti AV , Walter Bagehot dan Erskine Mei .

E.   Perselisihan tentang sifat Konstitusi Inggris

          Sarjana hukum Eric Barendt berpendapat bahwa sifat uncodified konstitusi Kerajaan Serikat tidak berarti tidak harus ditandai sebagai "konstitusi", tetapi juga mengklaim bahwa kurangnya efektif pemisahan kekuasaan , dan fakta bahwa kedaulatan parlemen memungkinkan Parlemen untuk menolak hak-hak dasar, membuat ke batas tertentu 'fasad' konstitusi.

Dalam satu artikel, Scarman menyajikan argumen yang bersemangat untuk konstitusi tertulis untuk Inggris, tetapi masih mengacu pada kompromi 1688 dan tindakan yang dihasilkan parlemen sebagai konstitusi.

"pemilih secara politik berdaulat," dan Parlemen secara hukum berdaulat. Barendt berpendapat bahwa pihak disiplin yang lebih besar politik di House of Commons, dan penurunan dalam bentuk cek pada kekuasaan pemerintahan , telah menyebabkan kuat pemerintah berlebihan yang tidak dibatasi oleh hukum hak-hak fundamental ketaatan. Sebuah konstitusi akan menentukan batasan pada apa Parlemen dapat melakukannya tanpa mayoritas hukum. Untuk saat ini, Parlemen Inggris tidak memiliki batasan pada kekuatan selain kemungkinan tindakan ekstra-parlementer (oleh orang) dan negara-negara berdaulat lainnya (sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh Parlemen dan sebaliknya).Pendukung konstitusi dikodifikasi berpendapat itu akan memperkuat perlindungan hukum demokrasi dan kebebasan. Sebagai advokat yang kuat dari "konstitusi tak tertulis", tidak pasti disorot bahwa hak bahasa Inggris telah tertanam dalam bahasa Inggris umum hukum umum kebebasan pribadi, dan " lembaga-lembaga dan perilaku bangsa ". penentang konstitusi tertulis berpendapat bahwa negara tidak didasarkan pada dokumen pendiri yang menceritakan warganya siapa mereka dan apa yang bisa mereka lakukan. “Ada juga keyakinan bahwa setiap pelanggaran yang tidak beralasan pada semangat kewenangan konstitusional akan kaku ditentang oleh orang Inggris, persepsi yang diuraikan oleh hakim Amerika abad ke-19 Keadilan Bradley dalam perjalanan memberikan pendapatnya dalam kasus terdengar di Louisiana pada tahun 1873 : "Inggris tidak memiliki konstitusi tertulis, itu benar, tetapi memiliki satu tidak tertulis, beristirahat di diakui, dan sering menyatakan, hak istimewa parlemen dan rakyat, untuk melanggar yang secara signifikan akan menghasilkan sebuah revolusi dalam satu jam.

F.    Pewarisan

Para Buruh pemerintah di bawah masa lalu- Perdana Menteri Tony Blair menetapkan reformasi konstitusi di akhir 1990-an dan awal-untuk-pertengahan tahun 2000-an. Penggabungan efektif dari Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia ke dalam hukum Inggris melalui Hak Asasi Manusia Act 1998 telah memberikan warga negara tertentu hak-hak positif dan diberi peradilan beberapa kekuatan untuk menegakkan mereka. Pengadilan dapat memberikan tekanan pada DPR untuk mengamandemen undang-undang utama yang bertentangan dengan UU melalui " Deklarasi dari Ketidaksesuaian "- tetapi hanya sebagai penasehat karena DPR tidak terikat untuk mengubah hukum juga tidak bisa membatalkan undang-undang peradilan apapun - dan dapat menolak untuk menegakkan, atau "strike down", setiap tidak sesuai undang-undang sekunder . Setiap tindakan aparat pemerintah yang melanggar hak-hak Konvensi adalah ilegal kecuali jika diamanatkan oleh Undang-undang Parlemen. Reformasi ini telah merongrong konsep kedaulatan Parlemen agak, meskipun DPR masih bisa menghapuskan majelis didelegasikan dan pencabutan Hak Asasi Manusia Undang-Undang. Pada kenyataannya tindakan tersebut tidak mungkin jadi ini pembatasan terhadap kekuasaan legislatif Parlemen cenderung untuk tetap berada pada buku undang-undang untuk sementara waktu. . Perubahan terbaru juga termasuk Undang-Undang Reformasi Konstitusi 2005 yang mengubah struktur House of Lords untuk memisahkan peradilan dan legislatif fungsinya. Misalnya, yudikatif dan fungsi eksekutif legislatif dari Kanselir Tuhan sekarang dibagi antara Kanselir Tuhan (eksekutif), Tuhan Ketua Mahkamah (pengadilan) dan menciptakan tulisan yang baru dari Tuhan Speaker (legislatif).

G.   Pengaruh Konstitusi Inggris terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia

H.   Finer menjelaskan bahwa konstitusi adalah kumpulan ketentuan hukum mengenai kaidah-kaidah yang hendak mengatur pengalokasian fungsi, kekuasaan dan tugas-tugas berbagai badan dan pejabat pemerintahan dan mengatur hubungan badan dan para pejabat tersebut dengan masyarakat. Batasan tersebut sudah tentu tidak mutlak berlaku bagi setiap konstitusi Negara-negara di dunia. Sebab Inggris misalnya, tidak memiliki konstitusi yang dimuat (dikodifikasi) dalam naskah tertentu. Akan tetapi konstitusi di Inggris tidak hanya terdiri dari rangaian nasah tertulis tetapi juga hal-hal yang tidak tertulis pun tercakup di dalamnya seperti konvensi ketatanegaraan dan pratik-praktik ketatanegaraan lainya. Konstitusi secara langsung atau tidak merupakan sumber dari berbagai kekuasaan publik disetiap Negara seperti eksekutif, administratif dan peradilan. Kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan  yang termasuk dalam konstitusi dalam arti luas digolongkan pada hukum dasar tidak tertulis yang tidak berderajat hukum yaitu non legalatau exstra legal. Semuanya sangat diperlukan bagi penyelenggara Negara. Dengan demikian terdapat hubungan antara konstitusi dengan sistem ketatanegaraan.  Tanpa konstitusi dalam arti luas maka kekuasaan Negara yang diserahkan kepada sekelompok orang untuk menjalankan pemerintahan akan dilakukanya tanpa terkendali dan kemudian akan berlaku kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan mutlak pasti akan disalahgunakan. Sebab itu guna menghindari penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan maka harus ada konstitusi sebagai landasan dan sumber hukum penyelenggara Negara. Inggris merupakan Negara yang sumber utama hukumnya adalah common law.[10] Dengan keadaan tersebut Inggris menjadi Negara yang sumber hukumnya berasal dari adat kebiasaan, yang dipraktekkan dan diterima di tengah-tengah masyarakat. Paton berpendapat bahwa adat kebiasaan yang digunaan di Inggris adalah ada kebiasaan khusus yang hanya mempengaruhi suatu kelas tertentu,atau anggota-anggota tertentu dan telah menjadi pandangan tradisional penulis-penulis Inggris bahwa common law hanyalah adat kebiasaan umum. Ciri adat kebiasaan khusus bahwa adat kebiasaan itu terbatas pada suatu kelas tertentu atau suatu daerah  tertentu karenanya adat kebiasaan tersebut merupakan pengecualian dari hukum Negara. Salah satu hasil dari sistem common law di Inggris adalah adanya sistem pemerintahan parlementer.  Sistem pemerintahan parlementer adalah salah satu tipe sistem pemerintahan yang ada dalam kepustakaan ilmu hukum tata Negara selain sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan campuran.[12]  Pada sistem parlementer, hubungan antara eksekutif dan lembaga perwakilan rakyat sangat erat. Kabinet secara langsung dibentuk dari tokoh-tokoh partai yang duduk dan sekaligus tetap menjadi anggota badan perwakilan. Kabinet (pemerintahan eksekutif) secara “konkret” harus didukung oleh mayoritas anggota badan perwakilan rayat. Sebab itu walaupun secara resmi jumlah anggota partai yang membentuk pemerintahan menduduki kursi mayoritas dalam badan perwakilan, tetapi jika ada diantara anggota yang mendukung kehendak partai oposisi untu menjatuhkan cabinet maka sistem dapat dibubarkan. Dalam sistem ini (biasanya berpredikat Presiden, Raja / Ratu, Kaisar, Kanselir dan sebagainya) tidak memiliki hak-hak politik penting bagi penyelenggaraan Negara. Karena ia tidak dapat diganggu gugat jika terjadi gejolak pemerintahan. Sistem pemerintahan parlementer yang bermula di Inggris kemudian mempengaruhi sistem pemerintahan di Indonesia yang secara nyata menerapkan sistem pemerintahan yang sama antara oktober 1945 hingga sebelum Dekrit Presiden 1959.  Namun setelah dekrit tersebut sampai saat ini Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan campuran artinya selain menggunakan sistem pemerintahan presidensial juga ditemukan ciri parlementer didalamnya.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Inggris yang sistem pemerintahannya yang parlementer yang apabila di dalam parlemen dan perdana mentri saling tidak percaya maka anatar mereka dapat saling menjatuhkan. Sejarah membuktikan Inggris yang memiliki begitu banyak sumber konstitusi yang berlaku di Inggris diantaranya ada konvensi, perjanjian, hukum umum, pewarisan dll.membuat inggris tidak begitu kaku mengikuti peraturan yang ada karena dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada.

 Di Inggris pun telah mengalami reformasi konstitusi yang memungkinkan Inggris tidak terlalu kaku megikutinya. Munculnya Negara konstitualisme pada dasarnya adalah proses sejarah. Dan pasti sebelum menju pada konstitusi pada zaman modern ini pasti telah melalui berbagai tahap perkembangan. Dan dimasing-masing tahap perkembangan konstitusi tersebut ada perbedaan yang berarti dan perkembangan dalam peran dari konstitusi tersebut.

Bentuk tertua Negara konstitusional adalah pada zaman yunani dan romawi kuno, tetapi dengan bentuk yang sangat berbeda dengan bentuk konstitusi saat ini. Konstitusi modern berkembang melalui dua dasar utama yaitu, nasionalisme dan demikrasi representative.

Finer menjelaskan bahwa konstitusi adalah kumpulan ketentuan hukum mengenai kaidah-kaidah yang hendak mengatur pengalokasian fungsi, kekuasaan dan tugas-tugas berbagai badan dan pejabat pemerintahan dan mengatur hubungan badan dan para pejabat tersebut dengan masyarakat. Batasan tersebut sudah tentu tidak mutlak berlaku bagi setiap konstitusi Negara-negara di dunia. Sebab Inggris misalnya, tidak memiliki konstitusi yang dimuat (dikodifikasi) dalam naskah tertentu. Akan tetapi konstitusi di Inggris tidak hanya terdiri dari rangaian nasah tertulis tetapi juga hal-hal yang tidak tertulis pun tercakup di dalamnya seperti konvensi ketatanegaraan dan pratik-praktik ketatanegaraan lainya. Konstitusi secara langsung atau tidak merupakan sumber dari berbagai kekuasaan publik disetiap Negara seperti eksekutif, administratif dan peradilan. Negara Inggris tidak mempunyai konstitusi tertulis, oleh sebab itu, dianggap memudahkan pemerintah untuk menyesuaikan tindakan-tindakan dan lembaga-lembaganya menyesuaikan dengan tuntutan zaman tanpa mengalami kesulitan dalam prosedurnya. Apabila terdapat perbedaan pokok-pokok mengenai pemerintah, kedua belah pihak secara retorik dapat kembali pada prinsip-prinsip konstitusional dan perbedaan biasanya diselesaikan oleh kekuatan politik terkuat.

Saran

Sebagai warga negara kita haruslah menjunjung tinggi konstitusi dan hukum serta kaidah-kaidahnya agar terselenggara keamanan, ketentraman, dan kenyamanan. Pelajari Undang-Undang Yang berlaku beserta nilai-nilainya dan jalankan apa yang jadi tuntutanya agar tercipta kehidupan yang stabil. Dalam suatu penegakan hukum disuatu Negara maka seluruh aspek kehidupan harus dapat merasakannya dan diharapkan semua aspek tersebut mentaati hukum, maka akan terjadilah pemerintahan dan kehidupan Negara yang harmonis, selaras dengan keadaan dan sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu kemakmuran Bangsa